“Jumlah ASN kita saat ini mencapai 8.160 orang, melebihi kebutuhan ideal 6.500 ASN. Kondisi ini berdampak pada peningkatan belanja pegawai. Namun demikian, kami tetap berkomitmen menyelesaikan kewajiban belanja modal sesuai kemampuan keuangan daerah,” ujar Gubernur. Fatoni menambahkan, realisasi belanja akan dioptimalkan dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas capaian output. Laporan realisasi semester I Tahun Anggaran 2025 juga telah disampaikan kepada Sekretariat Dewan pada 15 Agustus 2025.
Menanggapi pandangan fraksi terkait pelantikan 11 anggota DPRP sisa masa jabatan 2024–2029, Pemerintah Provinsi Papua menyatakan siap melakukan koordinasi lebih lanjut agar dapat dilaksanakan pada tahun ini.
Lebih jauh, Fatoni menegaskan pokok-pokok pikiran hasil reses DPRP tahun 2025 akan ditindaklanjuti pada 2026. Hal ini disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“Pokok-pokok pikiran hasil reses akan kami tindaklanjuti pada tahun 2026 sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” ucap Fatoni.
Terakhir, Fatoni menegaskan bahwa seluruh jawaban dan penjelasan pemerintah diharapkan dapat memperkaya pembahasan Raperdasi APBD-P Tahun Anggaran 2025, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal pembangunan daerah.
“Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam membangun Papua yang lebih baik,” tutupnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
