R. Haidar Alwi (Pendiri Haidar Alwi Institute/HAI)
BANGSA Indonesia seringkali abai pada hal paling mendasar dalam perjalanan sejarahnya. Siapa yang benar-benar menjaga agar rumah besar bernama Indonesia tetap berdiri kokoh ketika badai datang.
Tragedi Agustus 2025 adalah salah satu ujian paling berat, di mana riak yang dipancarkan hampir berubah menjadi gelombang besar yang dapat mengguncang legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo dan merusak sendi-sendi stabilitas nasional.
Pada saat krusial itulah Polri berdiri di garis depan, membendung arus kekacauan, menjaga agar api kemarahan tidak membakar habis fondasi negara, dan memastikan pemerintahan tetap berjalan tanpa kehilangan kendali.
Namun ironisnya, bangsa ini justru melupakannya dan memilih narasi sempit yang mereduksi peran Polri menjadi sekadar “gagal” dikarenakan ada nyawa melayang.
Tidak ada yang menafikan, tewasnya seorang pengemudi ojek online adalah luka. Sebuah tragedi yang memang tidak seharusnya terjadi. Tetapi apakah sebuah institusi yang menahan keruntuhan negara layak dihakimi hanya dari satu titik peristiwa, sementara ratusan titik berhasil dalam meredam amuk massa diabaikan begitu saja?
Apakah adil jika mengorbankan ribuan anggota Polri yang berjaga siang-malam, yang menghadang provokator hingga mempertaruhkan nyawa, disapu bersih oleh satu narasi bahwa mereka gagal? Di tengah kompleksitas tragedi yang melibatkan dugaan intervensi pihak eksternal, Polri justru dijadikan kambing hitam seolah-olah mereka penyebab, bukan penyelamat.
Lebih menyakitkan lagi, alih-alih mengucapkan terima kasih, justru muncul tuntutan politik yang ingin mengganti Kapolri, bahkan wacana “reformasi Polri” yang berpotensi menempatkan kepolisian di bawah kementerian tertentu.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
