Mengerek Dividen BUMN, Haidar Alwi Punya Cara Efektif yang Sejalan Danantara dan INA

Contoh nyata adalah pembiayaan Rp6,7 triliun untuk kampus data center di Batam, yang menjadi rekor pembiayaan rupiah untuk sektor digital.

Skema seperti ini membuat CAPEX besar tetap berjalan tanpa membebani APBN, sementara operator BUMN fokus pada efisiensi dan pelayanan.

“Operator menghasilkan dividen, Danantara dan INA mengangkat valuasi. Peran dipisahkan agar tidak tumpang tindih, tapi justru saling menguatkan,” jelas Haidar Alwi.

Menurutnya, BUMN harus memanfaatkan Danantara dan INA untuk memperluas kapasitas investasi, terutama pada sektor hilirisasi mineral, energi bersih, pangan, dan digital.

Dengan co-investment yang tepat, BUMN bisa mengurangi beban utang, mempercepat ekspansi, dan membuka ruang dividen yang lebih besar.

Haidar Alwi menambahkan, pola ini sejalan dengan praktik terbaik dunia. Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia memisahkan peran operator dan investment holding, sehingga masing-masing fokus pada fungsi inti.

Indonesia sudah punya jalannya sendiri dengan Danantara dan INA, tinggal memperkuat tata kelola dan memastikan arah investasi tidak keluar dari amanat Pasal 33.

Pasal 33 Sebagai Kompas Peningkatan Dividen.

Haidar Alwi menegaskan, Pasal 33 UUD 1945 harus diterjemahkan menjadi indikator nyata. Haidar Alwi mencontohkan, tarif listrik harus terjangkau, logistik antar-pulau harus efisien, cadangan pangan harus terjaga, dan UMKM harus menjadi bagian dari rantai pasok BUMN.

Semua itu adalah bentuk nyata penguasaan negara atas cabang produksi strategis. Dividen yang dihasilkan dari kerangka ini akan sah disebut sebagai dividen kedaulatan, bukan sekadar laba korporasi.

“Pasal 33 itu bukan slogan. Ia kompas. BUMN boleh untung besar, tetapi ukurannya adalah seberapa jauh keuntungan itu kembali menjadi kesejahteraan rakyat: tarif yang adil, cadangan yang aman, kesempatan kerja yang luas, dan dividen yang menguatkan fiskal negara,” tegas Haidar Alwi.

Dalam kerangka ekonomi politik, Haidar Alwi melihat sinergi antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai kunci.

Prabowo mendorong pertumbuhan dan kedaulatan, sementara Purbaya mengatur aliran dana pemerintah dan likuiditas perbankan agar efektif menopang investasi.

Dengan sinkronisasi ini, dividen BUMN bukan hanya menjadi penerimaan negara, tetapi juga fondasi pembangunan strategis.

“Dividen naik berarti rakyat mendapat harga listrik yang lebih adil, pangan yang lebih terjangkau, dan lapangan kerja dari investasi baru. Itulah sebabnya kita harus melihat dividen bukan sekadar bagi hasil, tetapi instrumen kedaulatan ekonomi,” pungkas Haidar Alwi.