Masyarakat, kata Haidar, berhak mengetahui siapa dalang di balik manuver licik ini, dan negara wajib menyingkap serta menghentikan mereka sebelum racun opini semakin meluas.
“Demokrasi tidak bisa dijadikan kedok untuk memperdagangkan keresahan rakyat,” ungkap Haidar.
Ia juga mengatakan apabila isu pergantian Kapolri dibiarkan terus, maka sama saja memberi ruang bagi para pengacau untuk membobol dan merobek fondasi bangsa.
Haidar menyebut mereka-mereka yang masih tega menjual isu ini setelah fakta resmi dibentangkan, sebenarnya bukan hanya musuh akal sehat, tetapi juga musuh stabilitas nasional.
Haidar juga mengatakan media massa memegang peran penting. Media tidak boleh terjebak menjadi corong kepentingan politik yang menggoreng isu tanpa dasar.
“Tanggung jawab media adalah menjaga akurasi informasi, menegakkan kode etik jurnalistik, dan berperan sebagai penjernih, bukan pengabur,” lanjutnya.
Haidar menegaskan , setiap pemberitaan yang membesar-besarkan isu pergantian Kapolri tanpa pijakan resmi hanya akan ikut memperkeruh situasi dan memberi oksigen bagi propaganda destabilisasi.
“Media seharusnya mengedepankan kepentingan bangsa dengan menyajikan fakta yang terverifikasi, bukan menjadi amplifier bagi rumor yang sengaja diciptakan untuk mencederai stabilitas nasional,” tuntas Haidar Alwi.
*Jakarta, 15 September 2025*
*R. Haidar Alwi*
*Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)*
