Haidar Alwi: Selamat Ginting Menyesatkan Publik atas Pernyataan Prabowo Pasti Ganti Kapolri Bulan Oktober
Keempat, dari perspektif komunikasi politik Presiden Prabowo, klaim sepihak seperti ini justru kontraproduktif.
Prabowo sejak awal pemerintahannya menekankan pentingnya stabilitas, kesinambungan, dan konsistensi dalam menjalankan pemerintahan.
“Jika Presiden diam-diam mempersiapkan kebijakan strategis, maka yang sahih hanyalah pernyataan resmi dari Istana, bukan opini pengamat yang bersandar pada spekulasi,” jelas Haidar Alwi.
Menurutnya, jika rumor penggantian Kapolri terus digulirkan tanpa dasar, terdapat sejumlah risiko politik serius:
Pertama, erosi kepercayaan publik. Publik dapat melihat pemerintah seolah-olah tidak solid dan selalu diguncang isu pergantian pejabat. “Hal ini melemahkan legitimasi Presiden sekaligus menciptakan citra ketidakstabilan yang merugikan,” kata Haidar Alwi.
Kedua, delegitimasi institusi Polri. Ketika isu pergantian Kapolri dipublikasikan tanpa konfirmasi resmi, wibawa Kapolri yang sedang menjabat bisa terganggu.
Ini menimbulkan kesan bahwa Kapolri hanya “penjaga kursi sementara” yang setiap saat bisa diganti.
“Padahal Polri membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan otoritatif untuk menjaga kepercayaan publik,” sebut Haidar Alwi.
Ketiga, eksploitasi oleh oposisi atau kelompok berkepentingan. Isu liar semacam ini dapat dipelintir oleh pihak tertentu untuk menggiring opini publik bahwa Presiden tidak memiliki kontrol penuh atas pemerintahannya.
“Bahkan, rumor dapat dipakai untuk memecah belah antara Presiden, DPR, dan Polri,” tegas Haidar Alwi.
Keempat, distraksi terhadap agenda prioritas. Alih-alih publik membahas substansi kerja pemerintah dalam bidang ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan, ruang diskusi publik justru tersita oleh gosip politik.
“Ini melemahkan fokus masyarakat sekaligus mengaburkan capaian nyata pemerintah,” imbuh Haidar Alwi.
Oleh karena itu, klaim bahwa Presiden Prabowo pasti akan mengganti Kapolri bulan depan bukan saja lemah secara metodologis, tetapi juga berbahaya secara politik.
Publik berhak mendapatkan analisis yang berimbang dan akurat, bukan sekadar rumor yang memecah konsentrasi dan merusak kepercayaan terhadap institusi negara.
“Dalam negara hukum yang sehat, pergantian pejabat tinggi haruslah dilihat sebagai keputusan strategis berbasis kinerja dan kebutuhan nasional, bukan sensasi politik musiman,” pungkas Haidar Alwi.
