JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, menegaskan bahwa pergantian Menteri Keuangan bukan hanya soal administrasi rutin, melainkan sebuah momentum strategis yang menentukan masa depan ekonomi Indonesia.
Menurut Haidar, sejarah panjang bangsa ini memperlihatkan bagaimana jebakan utang bisa dibungkus dengan narasi pembangunan. Sejak 1967, Indonesia sudah diajarkan bahwa utang yang tampak sebagai bantuan justru dapat berubah menjadi beban jangka panjang.
“Sejarah kita tidak boleh diulang dengan kemasan berbeda. Utang yang disulap menjadi pembangunan hanyalah jebakan lama yang membahayakan martabat bangsa,” tegas Haidar Alwi.
Dari Sejarah Jebakan Utang Menuju Tantangan Baru.
Haidar Alwi mengingatkan pada periode penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Konferensi Jenewa 1967 menjadi titik balik ketika perusahaan asing seperti Freeport dan Alcoa mulai menguasai sumber daya strategis bangsa.
Saat itu, lembaga keuangan internasional menawarkan pinjaman yang disebut sebagai “bantuan pembangunan”.
Narasi ini membuat rakyat percaya seolah-olah Indonesia sedang dibantu, padahal faktanya negara sedang masuk dalam lingkaran utang permanen.
Selama bertahun-tahun, utang tersebut tidak disebut utang luar negeri dalam APBN, melainkan dicatat sebagai “pemasukan pembangunan”.
Hal ini menunjukkan betapa kuatnya framing yang menutupi risiko fiskal. Indonesia seperti dipaksa tumbuh di atas kertas, sementara kedaulatan ekonomi semakin tergerus.
Kini, tantangan baru muncul seiring digantikannya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan oleh Dr. Purbaya Yudhi Sadewa.
Sosok Purbaya dikenal sebagai ekonom dengan pengalaman panjang, dari Danareksa hingga memimpin Lembaga Penjamin Simpanan, dengan latar akademik yang kuat dari Purdue University.
Pasar sempat menyambutnya dengan optimisme, tetapi beban yang ia hadapi jauh lebih besar: menjaga stabilitas fiskal di tengah janji politik yang membutuhkan pembiayaan besar.
“Indonesia tidak boleh lagi terjebak dalam candu utang. Menteri Keuangan yang baru harus berani memastikan setiap rupiah yang dipinjam benar-benar memberi nilai tambah bagi rakyat, bukan hanya memperindah laporan angka makro,” kata Haidar Alwi.
Menegakkan Rambu Fiskal dan Belanja Produktif.
Menurut Haidar Alwi, ada tiga rambu penting* yang harus ditegakkan jika Indonesia ingin menjaga martabat fiskalnya.
Pertama, lintasan defisit dan utang jangka menengah harus diumumkan secara terbuka. Rakyat berhak tahu arah kebijakan fiskal, bukan sekadar mendengar janji bahwa defisit terkendali.
Kedua, semua kerja sama pemerintah dengan BUMN dan skema pembiayaan kreatif seperti PPP harus dihitung sebagai kewajiban nyata. Tidak boleh lagi ada beban terselubung yang suatu hari muncul tiba-tiba di pundak rakyat.
Ketiga, utang hanya boleh digunakan untuk belanja produktif, bukan belanja konsumtif yang habis dalam hitungan bulan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
