Dalam isu keberlanjutan, politisi PKS ini mengapresiasi roadmap KAI 2025–2029 yang menargetkan pengurangan emisi karbon 29 persen dan peningkatan skor tata kelola (GCG). Namun ia menekankan perlunya indikator objektif serta audit independen. “Keterbukaan data ESG menjadi kunci kepercayaan publik,” ujarnya.
Sorotan lainnya disampaikan Legislator asal Sumatera Barat II ini terhadap kinerja KCIC (Kereta Cepat Jakarta–Bandung) yang masih membukukan kerugian besar. Hingga pertengahan 2025, KAI tercatat harus menanggung hampir Rp 1 triliun pada Semester I 2025.
Nevi menilai rencana masuknya Danantara dalam restrukturisasi utang KCIC harus dilakukan secara transparan. “Publik berhak tahu apakah langkah ini bentuk bailout dari kerugian struktural. DPR harus memastikan bahwa dana yang digunakan tidak membebani masyarakat melalui BUMN lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nevi mengingatkan kembali sikap PKS sejak awal yang telah mengkritisi proyek kereta cepat karena perubahan mitra dari Jepang ke China dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, kini terbukti langkah tersebut menimbulkan masalah serius.
“Skema restrukturisasi KCIC harus dilaksanakan dengan tata kelola yang transparan dan dalam pengawasan DPR. Jangan sampai kerugian berulang dan membebani keuangan PT KAI serta BUMN lainnya. Kepentingan publik dan keberlanjutan layanan transportasi nasional harus ditempatkan di atas segalanya,” pungkas Nevi Zuairina.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
