AROSUKA,OTONOMINEWS.ID_Pemerintah Kabupaten Solok secara resmi meluncurkan Program Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di tingkat nagari. Kegiatan yang digelar di Aula Pertemuan Sedta Arosuka, pada Jumat 25 Juli 2025 ini, menjadi tonggak penting dalam upaya memperluas jangkauan perlindungan sosial kepada masyarakat rentan, khususnya para pekerja sektor informal dengan risiko tinggi dan penghasilan minim.
Launching ini dihadiri oleh Wakil Bupati Solok H. Candra, Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Solok Maulana Anshari Siregar, Kepala BPJS Solok Selatan, para Kepala OPD, Camat, Wali Nagari, serta perwakilan para pekerja rentan se-Kabupaten Solok.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) yang diwakili Sekretaris Jufrisal menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah 54 dari total 74 nagari (72,9%) yang ada di Kabupaten Solok, yang turut serta dalam program ini. “Alhamdulillah, kegiatan ini akhirnya dapat kita selenggarakan setelah sebagian besar nagari menyatakan komitmennya untuk melindungi masyarakat rentan di wilayah masing-masing,” ujarnya.
Apresiasipun disampaikan oleh Kepala BPJS Ketenagakerjaan Solok, Maulana Anshari Siregar. Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPJS dengan pemerintah daerah, khususnya DPMN, dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Program ini bertujuan memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi para pekerja rentan di tingkat nagari,” ujar Maulana.
Pihak BPJS mencatat, ada dua kecamatan yang seluruh nagarinya telah 100 persen berpartisipasi pada program ini yakni, Kecamatan Danau Kembar dan Kecamatan Junjung Sirih. Sementara itu, delapan nagari yang telah mengalokasikan anggaran untuk 100 pekerja rentan masing-masing adalah ; Nagari Taruang-Taruang, Nagari Simanau, Nagari Alahan Panjang, Nagari Sungai Abu, Nagari Koto Anau, Nagari Muaro Paneh, Nagari Koto Baru dan Nagari Kampung Batu Dalam.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
