Ia menegaskan, Danantara tidak boleh dijadikan proyek elitis atau sekadar pencitraan politik, melainkan harus dikelola secara profesional dan terbebas dari kepentingan partai politik.
Keterlibatan semua elemen Masyarakat, termasuk media dan civil society, disebut menjadi kunci dalam mengawal jalannya sistem investasi nasional ini.
“Jika investasi tidak dikawal dan tidak disebar ke berbagai daerah, maka ketimpangan akan terus terjadi. Kita lihat sendiri, antara wilayah seperti Tangerang Raya dan Lebak atau Pandeglang, gap pembangunan sangat nyata,” ujarnya.
Dalam forum diskusi nasional tersebut, Adib juga menyoroti janji-janji investasi luar negeri seperti dari Arab Saudi yang menurutnya kerap diumumkan tetapi tak jelas realisasinya.
Ia berharap, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara bisa menjadi instrumen konkret untuk menarik dan mendistribusikan investasi secara merata, mulai dari kawasan urban hingga pelosok.
Diskusi yang dihadiri oleh akademisi, tokoh pers, dan perwakilan daerah itu menyepakati bahwa Danantara Solusi Investasi harus menjadi kebijakan publik yang berkelanjutan dan terukur, bukan sekadar wacana politik, agar mampu menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi tantangan global.[boy]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
