Di tengah suhu politik yang memanas, kehadiran Sufmi Dasco Ahmad menjadi penyejuk. Ia tidak tampil dengan retorika keras, melainkan menyampaikan pesan jelas: negara hadir. Dasco tidak berpihak ke salah satu provinsi, tetapi memastikan bahwa masalah ini harus selesai secara konstitusional, cepat, dan adil.
Menurut Haidar Alwi, langkah Dasco merupakan bentuk kepemimpinan kenegaraan yang semakin langka hari ini. Ketika banyak politisi menggunakan isu ini untuk menaikkan popularitas, Sufmi Dasco Ahmad memilih diam yang produktif, bekerja dalam jalur resmi, berkomunikasi langsung dengan Presiden, dan menyampaikan hasilnya kepada publik tanpa menyulut emosi massa.
Bagi Haidar Alwi, ini adalah bentuk kedewasaan politik yang penting untuk diteladani, khususnya di masa di mana narasi identitas sangat mudah dieksploitasi. Ia menyebut Dasco sebagai “penjaga keseimbangan”, seorang negosiator yang mampu memisahkan ego sektoral dari kepentingan nasional.
*Seruan Damai dan Kebijaksanaan untuk Masyarakat Aceh dan Sumut.*
Haidar Alwi mengajak masyarakat Aceh dan Sumatera Utara untuk menyikapi persoalan ini dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Ia menyarankan agar polemik ini tidak ditanggapi dengan amarah, melainkan dijadikan refleksi atas pentingnya sistem tata kelola wilayah yang lebih partisipatif dan adil.
Menurutnya, pulau bisa berpindah titik di peta, tetapi rasa keadilan masyarakat tidak bisa begitu saja dikoreksi oleh keputusan administratif. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah pusat untuk menyertakan pendekatan sosial-historis dalam keputusan akhir.
Haidar Alwi juga menyarankan dibentuknya forum konsultatif yang melibatkan pemprov, tokoh adat, dan lembaga pemetaan independen.
Ia menyimpulkan bahwa apabila keputusan Presiden nanti dapat diterima oleh kedua pihak secara damai, maka Sufmi Dasco Ahmad akan dikenang bukan hanya sebagai politisi, tetapi sebagai penjaga harmoni kebangsaan dalam ruang yang sangat rawan retak.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
