Oleh: Ir. R. Haidar Alwi, MT. (Pemikir Bangsa, Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB)
PERNYATAAN Adrianus Meliala yang mengatakan bahwa Polri wajib diawasi karena merupakan salah satu pengguna anggaran terbesar memang berangkat dari niat baik. Yaitu agar pengelolaan dana publik di institusi kepolisian berjalan transparan dan akuntabel.
Namun, pandangan tersebut juga perlu dilihat secara lebih seimbang agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bahwa Polri adalah institusi dengan potensi korup yang tinggi karena anggaran yang besar.
Secara prinsip, pengawasan terhadap Polri memang penting. Sebagai lembaga besar yang mempunyai tugas vital dalam menjaga keamanan, Polri tentu harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada masyarakat.
Pengawasan diperlukan agar tidak ada penyimpangan dan agar setiap rupiah benar-benar digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme Polri. Sebab, lembaga yang profesional tidak hanya kuat di lapangan, tetapi juga tertib dalam mengelola anggaran dan terbuka terhadap evaluasi.
Namun, alasan bahwa Polri wajib diawasi karena memiliki anggaran besar terlalu sederhana. Jumlah anggaran bukan satu-satunya faktor yang menentukan perlunya pengawasan ketat. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran itu dikelola. Apakah penggunaannya efisien, efektif, transparan, dan sesuai aturan.
Banyak lembaga negara lain juga memiliki anggaran besar, tetapi yang membedakannya adalah kualitas sistem kontrol internal dan sejauh mana mekanisme pengawasan eksternal berjalan dengan baik.
Selain itu, pengawasan terhadap Polri juga tidak boleh dilakukan secara kaku atau berlebihan. Sebab, Polri memiliki fungsi yang sangat spesifik dan sensitif. Menangani kejahatan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, menjaga keamanan nasional, dan lain sebagainya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
