JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Dalam rangka memperkuat peran Perhutanan Sosial (PS) dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi sebagai bagian dari target pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggelar Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah secara daring beberapa waktu lalu.
Rapat dipimpin oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I (SUPD I) Edison Siagian serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta perwakilan Bappeda, Dinas Kehutanan, dan KPH se-Indonesia.
Pada sambutannya, Edison menekankan pentingnya Perhutanan Sosial sebagai strategi dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi nasional. “Perhutanan Sosial bukan hanya membuka akses legal kepada masyarakat dalam mengelola hutan, tetapi juga menjaga fungsi ekologis, meningkatkan produksi pangan melalui agroforestri, serta menyediakan sumber energi terbarukan berbasis masyarakat,” jelasnya, dalam rilis yang diterima redaksi, Jum’at (13/6/2025).
Berdasarkan data GoKUPS Kementerian Kehutanan, hingga April 2025, program Perhutanan Sosial telah menjangkau 8,3 juta hektare atau 65% dari target nasional seluas 12,7 juta hektare, melibatkan lebih dari satu juta kepala keluarga. Nilai transaksi ekonominya telah mencapai lebih dari Rp38 miliar.
Perhutanan sosial dalam konteks pembangunan daerah perlu menjadi perhatian khusus pemerintah daerah sebagai salah satu program yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, mengurangi tingkat kemiskinan ekstrim bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan sebagai kontributor dalam mengukur indeks ekonomi hijau daerah. Perhutanan Sosial diharapkan mampu mengembangkan komoditas pangan sesuai dengan kebutuhan pangan nasional melalui agroforestri atau wanatani terutama dalam mendukung program unggulan pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
