“Jangan sampai kemudian Koperasi ini menjadi alat bancakan baru bagi oknum-oknum di desa,” tegasnya.
Selain isu KKN, Mufti Anam juga khawatir dengan model bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang disebut akan menjual sembako, elpiji, dan pupuk. Ia mempertanyakan nasib ekosistem UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) yang sudah mapan di desa.
“Bagaimana ekosistem yang sudah terbentuk di desa-desa ini, Pak Menteri? Siapa yang bertanggung jawab kalau kemudian dengan adanya KMP nanti kemudian warung-warung, toko-toko UMKM ini gulung tikar?” tanyanya.
Ia menekankan bahwa warung-warung kecil tersebut merupakan sumber penghidupan bagi banyak keluarga di desa.
“Mohon maaf warung-warung ini kan mereka yang menghidupi keluarganya. Kalau ketika gulung tikar, siapa yang bertanggung jawab ketika mereka tidak bisa menghidupi keluarganya lagi, tidak bisa nyangoni anaknya lagi kalau berangkat ke sekolah?”
Terakhir, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tidak justru menjadi ancaman bagi perekonomian masyarakat desa.
“Maka jangan sampai koperasi desa yang tujuannya adalah memberdayakan masyarakat desa, tapi justru membunuh, menjadi monster yang menggilas usaha yang ada di desa-desa,” pungkasnya.[zul]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
