JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Upaya lobi-lobi yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kepada Koordinator Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja dan Buruh, HM.Jusuf Rizal, SH tidak mempan alias mentah.
Jusuf Rizal menegaskan Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja tetap tegas menolak kebijakan Kamar Ruang Inap Standar (KRIS) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan diberlakukan sejak 1 Juli 2025.
“Forum Jamsos dengan tegas menolak segala kebijakan pemerintah terkait kebijakan Layanan BPJS Kesehatan, sepanjang merugikan Pekerja, Buruh. Keluarganya dan Masyarakat. KRIS menurut kajian Forum Jamsos dapat menurunkan pelayanan,” tegas Jusuf Rizal, saat diwawancara awak media usai pertemuan dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Dalam pertemuan itu, pihak Kemenkes diwakili oleh Sekjen Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Sunarto, serta sejumlah Staf Kemenkes.
Jusuf Rizal, sosok aktivis berdarah Madura-Batak itu menuturkan, upaya lobi-lobi dilakukan pihak Kemenkes melalui acara makan siang bersama dengan 12 organisasi.
12 Organisasi yang dilobi Kemenkes itu tercatat dalam daftar undangan, yaitu Yorrys Raweyai (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI), Andi Gani (Ketum Konfederasi Serikat Seluruh Indonesia/KSPSI Atuc), Jumhur Hidayat (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia/KSPSI Pembaharuan), Said Iqbal (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesi/KSPI).
Kemudian Irham Ali Saifudin (Ketum Konfederasi Serikat Buruh Muslim Indonesia/K-Sarbumusi), J Dartha Pakpahan (Ketum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia/KSBSI), Elly Rosita Silaban (Ketum Serikat Buruh Seluruh Indonesia/KSBSI), Sunarno (Ketum Kongres Aliansi Buruh Indonesia/KASBI), Bambang Wiharyoso (Ketum Konfederasi Serikat Pekerja Nasional/KSPN), Saiful Tavip (Ketum Organisasi Serikat Pekerja Indonesia/OPSI dan pendatang baru KRH.HM.Jusuf Rizal, Ketua Koordinator Forum Jamsos Pekerja dan Buruh.
