JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Federasi Serikat Pekerja (FSP) Kerah Biru – Federasi Serikat Pekerja Indonesia (SPSI) Propinsi Bali dengan tegas menolak rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberlakukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dengan Satu Ruang Perawatan.
Penolakan FSP Kerah Biru Propinsi Bali itu disampaikan usai rapat konsolidasi pengurus, sebagaimana dikatakan oleh Ketua FSP Kerah Biru Provinsi Bali, Kadek Agus di Denpasar, Jumat (27/6/2025).
Ada 5 alasan yang disampaikan FSP Kerah Biru Provinsi Bali menolak memberlakukan KRIS, yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 Juli 2025. Yaitu:
1. Ketidaksiapan Fasilitas Kesehatan atau Rumah Sakit (RS) memenuhi 12 Kriteria KRIS akan menjadi kendala banyaknya RS yang tidak siap sehingga pelaksanaan Perpres 59 tahun 2024 tidak optimal alias asal dijalankan.
2. KRIS Satu ruang perawatan melanggar prinsip keadilan. Keadilan bukanlah sama rata sama rasa. Keadilan tetap berdasar pada jenjang distribusi. 12 Standar KRIS sudah cukup adil bagi pasien namun dalam kelas perawata tetap harus dibedakan berdasarkan besar iuran yang dibayarkan oleh peserta.
3. Dalam UU SJSN salah satu prinsipnya adalah Gotong Royong. KRIS Satu Ruang Perawatan akan membuat bias prinsip tersebut karena jika kelas sama maka iuran sama sehingga tidak ada lagi istilah gotong royong.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
