Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Gelar Rakor Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

Otonominews
Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Kemendagri Gelar Rakor Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025
120x600
a

 

JAKARTA, OTONOMINEWS.ID Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung secara hybrid melalui zoom meeting dan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/5/2025).

Rapat ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistisk (BPS) Adininggar Widyasanti, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Sementara itu, hadir juga sejumlah pejabat dari Kemendagri, di antaranya Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni dan Dirjen Adwil Safrizal ZA.

Baca Juga :  Tutup Rakernas XVII APKASI, Mendagri Ajak Kepala Daerah Atasi Persoalan Bangsa

Dalam rapat ini, Mendagri menyebut terdapat dua poin penting, yaitu mendukung Program Strategi Nasional, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pertama, hasil diskusi dengan Badan Gizi Nasional, terutama dukungan dari daerah terutama dalam program strategi nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kita perlu dukung. Kami juga sepakat membuat MoU dengan Badan Gizi Nasional dan Kemendagri juga akan memayungi rekan-rekan daerah,” ucap Mendagri.

Baca Juga :  Lantik Tiga Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Mendagri Minta Pahami Tugas Masing-Masing

Sebagai informasi, Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Mendagri No. 500.12/2119/SJ tentang dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi. SE tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis agar lebih optimal.

“Daerah-daerah bisa mengusulkan titik-titik lokasi yang sulit dijangkau oleh mitra. Di sini lah Pemerintah Daerah bisa masuk, Pemerintah Daerah kita harapkan bisa menyiapkan lahan yang bisa digunakan untuk dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis,” kata Mendagri.

Ikuti terus update berita Otonominews di Feed

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *