Dalam skala pelayanan publik, Haidar Alwi menyoroti keberhasilan Polri dalam menerapkan digital governance di sektor layanan kepolisian.
Misalnya, peluncuran Super App Polri menjadi bentuk nyata dari e-policing, yakni digitalisasi proses birokrasi kepolisian guna meminimalisir celah korupsi, mempercepat waktu layanan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Istilah ini, e-policing, masih belum banyak diketahui publik, padahal merupakan tulang punggung pelayanan modern yang efektif dan efisien.
Selain itu, kehadiran program Polisi RW yang bersifat proximity policing, yaitu strategi mendekatkan aparat dengan komunitas berbasis lokasi mikro—juga menjadi inovasi penting dalam membangun kepercayaan publik (public trust building).
Haidar menyebut Polisi tidak hanya hadir saat terjadi konflik, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sosial warga.
Program ini membuat aparat memiliki sensitivitas sosial yang lebih tinggi dan mampu menyelesaikan konflik-komunal sejak dini.
Haidar Alwi menyebutnya sebagai bentuk polisi partisipatoris, yakni polisi yang tumbuh bersama masyarakat, bukan polisi yang menjauh dalam menara gading kekuasaan.
Namun, Haidar Alwi juga mengingatkan keberhasilan ini masih menghadapi tantangan serius.
Salah satunya adalah keberadaan shadow state, yakni struktur kekuasaan informal di dalam institusi yang bisa merusak arah kebijakan resmi.
Dalam konteks Polri, shadow command atau komando bayangan bisa muncul dari elit-elit internal yang masih mempraktikkan loyalitas sempit, nepotisme, atau bahkan patronase politik.
Reformasi struktural tidak akan efektif jika reformasi mental dan etika profesi tidak dijalankan secara paralel dan berkelanjutan.
Begitu pula dengan persoalan ketimpangan geografis dalam distribusi keamanan. Di wilayah terpencil, masih banyak warga yang belum merasakan manfaat nyata kehadiran Polri.
Ini menandakan bahwa security justice gap, kesenjangan keadilan dalam layanan keamanan, masih perlu dijembatani melalui kebijakan alokasi sumber daya dan personel yang berbasis keadilan spasial.
Haidar Alwi menyarankan agar Polri lebih aktif membangun polsek berbasis budaya lokal di kawasan adat dan perbatasan, sehingga institusi negara benar-benar hadir dalam ragam wajah Indonesia yang pluralistik.
Meski demikian, Haidar Alwi tetap memandang masa depan dengan penuh optimisme.
Haidar percaya bangsa ini sedang membangun civic professionalism di tubuh Polri, yakni profesionalisme berbasis nilai-nilai kewargaan.
Profesionalisme yang tidak hanya mengejar capaian administratif, juga menjunjung tinggi etika publik, nilai keadilan sosial, dan semangat melayani.
Dalam jangka panjang, kata Haidar, hal ini akan membentuk institutional resilience, yaitu ketahanan institusi dari intervensi politik dan tekanan kekuasaan.
“Polri sedang berjalan menuju format terbaiknya. Masih banyak lubang, tetapi kita sudah berada di jalur yang tepat,” ujar Haidar Alwi.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam mendukung, mengawasi, dan memberi masukan bagi Polri, agar semangat reformasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi bagian dari DNA institusional.
“Jangan pernah lelah mendorong perubahan, karena perubahan hanya terjadi jika kita ikut menjadi bagian darinya,” pungkas Haidar Alwi menutup analisisnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
