JAKARTA,OTONOMINEWS.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, dari Faraksi PKS, kembali menekankan pentingnya peningkatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada 10 Februari 2025 lalu.
Dalam kesempatan itu, Nevi mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan BPH Migas, seperti verifikasi volume, uji petik lapangan, dan pemasangan CCTV di SPBU.
Namun, ia menyoroti masih adanya pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya sanksi tegas terhadap pelanggar untuk memberikan efek jera.
“Kami mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan BPH Migas, tetapi pelanggaran distribusi BBM bersubsidi tetap ditemukan. Oleh karena itu, sanksi tegas harus diberlakukan agar tidak ada celah pembiaran yang berulang,” ujar Nevi.
Politisi PKS ini juga menyoroti lonjakan penerbitan surat rekomendasi subsidi BBM oleh pemerintah daerah, yang mencapai 1.583 surat pada tahun 2024. Ia menegaskan bahwa rekomendasi tersebut harus diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak, seperti pelaku sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, agar subsidi tepat guna dan berdampak positif bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Nevi mendukung pemanfaatan teknologi seperti QR Code dan aplikasi XStar dalam distribusi BBM bersubsidi. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi saja tidak cukup tanpa adanya pengawasan langsung oleh manusia.
