JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Gerakan Pemenangan Pramono Anung – Rano Karno (GERAK) menggelar diskusi publik bertajuk “Ngopi Senja” (Ngobrol Pintar Seputar Jakarta).
Diskusi publik “Ngopi Senja” merupakan bagian dari komitmen GERAK dalam membangun dialog konstruktif mengenai masa depan Jakarta.
Acara yang berlangsung pada Senin, 3 Februari 2025 di Sekretariat GERAK, Menteng, kali ini menghadirkan tiga narasumber kompeten di bidangnya.
Yakni Koordinator Komunikasi Tim Transisi Gubernur Jakarta Chico Hakim, Direktur Indonesia Budget Center Elizabeth Kusrini, dan Koordinator Program Perkumpulan GERAK Robi Maulana, serta dipandu oleh Margaretta Putri sebagai moderator.
Diskusi kali ini mengangkat tema “Kontribusi APBD Jakarta dalam Memperkuat Ekonomi Masyarakat”.
Acara dibuka oleh sambutan Ketua Umum GERAK, Dhini Mudiani. Dalam sambutannya, Dhini berterima kasih atas kesediaan para narasumber untuk mengisi diskusi “Ngopi Senja” yang diselenggarakan oleh GERAK.
Dhini mengungkapkan bahwa acara “Ngopi Senja” ini merupakan acara berseri yang akan terus dilaksanakan kedepannya dengan topik yang variatif menyangkut program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
Dhini berharap “Ngopi Senja” dapat menyampaikan informasi dan sharing ilmu antara Narasumber yang ahli di bidangnya dengan masyarakat umum.
“Semoga melalui topik “Ngopi Senja” hari ini dapat memberikan kesempatan untuk menampung aspirasi dan berdiskusi mengenai kontribusi APBD Jakarta dan dampak nyatanya bagi perekonomian masyarakat,” kata Dhini.
Diskusi dibuka oleh Margaretta “Etta” selaku moderator dan memberikan panggung kepada Elizabeth “Ibeth” dengan menanyakan mengenai proses penyerapan anggaran di tahun-tahun pemerintahan Jakarta sebelumnya.
Ibeth menjabarkan terdapat beberapa catatan mengenai penyerapan APBD dan informasi terkait penggunaan APBD untuk diketahui publik.
Ia menyoroti lemahnya transparansi APBD, lemahnya perencanaan dan evaluasi penggunaan anggaran, perencanaan pembangunan yang belum inklusif, dominasi belanja pegawai, serta penyerapan anggaran yang tidak tepat sasaran.
