“Karena (berdasarkan) temuan BPK, penganggaran mandatory spending bidang pendidikan pada APBN tahun 2023 belum didukung dengan perencanaan program atau kegiatan yang memadai,” kata dia.
Di sisi lain, menurut Nevi, turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional tahun 2023 menjadi 5,32 persen atau 7,86 juta jiwa dari sebesar 5,86 persen atau 8,42 juta jiwa pada tahun 2022 belum optimal.
“Masih di atas rata-rata TPT sebelum pandemi di kisaran 4,94 persen atau 6,93 juta jiwa. Buktinya, betapa sulitnya anak-anak muda mendapatkan pekerjaan pada sektor formal telah menjadi keluhan secara meluas,” tutur Wakil rakyat asal Dapil Sumatera Barat II itu.
Bahkan, target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga belum tercapai, hal itu berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024 sebesar 75,54. IPM yang mampu dicapai pemerintah pada tahun 2023 sebesar 74,39 dari target APBN 2023 sebesar 73,31 – 73,49.
Namun demikian, Nevi tetap mengapresiasi capaian penerimaan negara yang melampaui target, baik pada penerimaan perpajakan sebesar 101,69 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 118 persen pada 2023.
“Kita harus terus mendorong pemerintah agar terus melakukan reformasi penerimaan negara dengan terus menyasar sumber-sumber penerimaan baru,” tukas Nevi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
