JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Inisiator Jakarta Barometer, Jim Lomen Sihombing menganggap bahwa hasil penelitian oleh lembaga survei Proximity Indonesia terkait kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono perlu dilakukan uji publik agar memperoleh informasi yang berimbang.
“Harus dilakukan uji publik biar kita juga mendapat informasi berimbang. Bagaimana metodologi yang dilakukan? basis masyarakat mana yang di survei? Kalau menyimpulkan ada angka 61 persen warga kecewa tapi tidak dilakukan uji publik, ya wajar juga kalau pada akhirnya kita meragukan, ini benar gak nih surveinya,” ujar Jim Lomen Sihombing dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/6/2024).
Aktivis 98 dari Universitas Trisakti yang biasa dipanggil Jim ini menjelaskan, uji publik dimaksud adalah penyajian data di depan publik dengan menghadirkan pembanding atau penyeimbang dari lembaga survei lain yang memiliki kesimpulan berbeda dengan Proximity Indonesia terkait dengan hasil survei kinerja Heru Budi.
“Apakah 800 orang responden itu persebarannya merata, mewakili semua wilayah, atau di ambil dari basis masyarakat yang memang pilihan politiknya tidak sejalan dengan pemerintah,” ungkapnya.
“Saya hanya ingin menggambarkan bahwa barometer kinerja itu mesti juga di lihat dari apa yang sudah dilakukan terhadap pembangunan kota. Selama Pj Heru apa yang sudah dibangun, itu yang di ukur. Misalnya lakukan survei di wilayah terdampak manfaat pembangunan. Hasilnya mungkin bisa jadi proporsional,” katanya.
Sebelumnya, peneliti Proximity Indonesia Aprilia Susanti dalam rilis survei di Hotel Blue Sky di Jakarta Pusat pada Kamis (30/5) kemarin menyampaikan, masyarakat yang menyatakan puas atas kinerja Heru Budi hanya mencapai 38,2 persen. Sementara mayoritas responden mengaku kecewa atas kinerja Heru.
