“Bahlil sebagai menteri bukan untuk kebanggan, tapi kewajiban membangun harkat dan martabat bangsa,” jelas Habib Syakur.
“Bahlil sangat memahami falsafah Pancasila. Artinya investor yang tak masuk kategori prioritas itu adalah yang tidak menghargai bangsa republik Indonesia. Pengusaha yang tidak Pancasilais otomatis tidak berikan izin,” jelasnya.
Bagi Habib Syakur, Bahlil adalah tokoh penggerak harmoni kebangsaan. Bahkan seluruh staf Bahlil di Kementerian Investasi BKPM diambil dari lintas agama dan menggambarkan keindonesiaan.
“Bahlil mengedepankan kepentingan nasional bangsa dan negara dalam mengambil keputusan. Maka saya mengajak masyarakat untuk mendukung dan selalu berpikir positif demi kemajuan bangsa,” tuntas Habib Syakur.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
