Dalam laporan yang disampaikan di Sidang Paripurna itu, Fernando Sinaga juga menyoroti isu strategis kedua, yaitu serapan APBN 2023 di Kalimantan Utara.
“Pertama, serapan APBN 2023 pada akhir tahun 2023 lalu di Provinsi Kalimantan Utara, sampai bulan November 2023 telah mencapai Rp. 7,21 triliun. Serapan ini naik sangat signifikan jika dibandingkan akhir tahun 2022 lalu, yaitu hanya Rp. 2,52 triliun”, ujar Fernando Sinaga.
Namun demikian, lanjut Fernando, tingginya serapan APBN di Kalimantan Utara ini belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Sampai Maret 2023, penurunan angka kemiskinan di Kalimantan Utara hanya 0,41 poin, jumlah warga miskin Kalimantan Utara kini berjumlah 47.970 jiwa.
“Karena itu, masyarakat membutuhkan pembinaan dan pengawasan yang jelas dari Pemerintah Pusat dalam penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Kalimantan Utara agar DAU digunakan oleh Pemda di Kalimantan Utara sebagai instrumen penurunan angka kemiskinan secara signifikan”, lanjutnya.
Fernando Sinaga menyatakan, sesungguhnya ada aspirasi dari masyarakat yaitu harus ada rumusan bersama antara Pusat dan Daerah tentang target penurunan kemiskinan yang ingin dicapai melalui instrumen DAU.
“Aspirasi lainnya yang kami dapatkan selama masa reses terkait serapan dana APBN 2023 di Kalimantan Utara adalah keinginan masyarakat agar kebijakan pelaksanaan transfer ke daerah tidak hanya berdasarkan pada kinerja penyerapan anggaran dan output saja, tetapi harus juga mencakup outcomes atau dampak dari output tersebut yaitu pencapaian jangka menengah yang riil dirasakan masyarakat dari serapan APBN terutama penurunan angka kemiskinan”, tegasnya.
Senator Fernando Sinaga mengatakan, isu strategis ketiga adalah soal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 di Kalimantan Utara.
Menurutnya, terkait hal ini ada 3 aspirasi Masyarakat Kalimantan Utara. Pertama, masyarakat menuntut agar potensi kelautan dan perikanan di Kalimantan Utara dijadikan sebagai prioritas utama yang harus dikembangkan dan dirumuskan strategi pelaksanaannya oleh pusat dan daerah sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara di masa depan.
“Kedua, masyarakat meminta adanya program keberlanjutan yaitu memperkuat SDM di bidang kelautan dan perikanan. Sedangkan aspirasi ketiga yakni masyarakat butuh kejelasan prioritas dan arah pembangunan Kalimantan Utara terutama pada bidang pertambangan, kelautan dan perikanan untuk jangka waktu 20 tahun kedepan”, tutupnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
