“Jadi perlu digaris bawahi ya, anggaran 455 milyar yang disampaikan Pak Menteri itu adalah total keseluruhan anggaran bantuan pertanian untuk Sumbar. Bukan hanya untuk pemulihan lahan tapi juga untuk irigasi, jalan dan bibit,” jelasnya.
Afniwirman lalu menegaskan, progres pelaksanaan di lapangan, hingga saat ini terus menunjukkan perkembangan signifikan. Untuk program optimalisasi lahan pascabencana, dari total target seluas 2.802 hektare, sebagian besar telah memasuki tahap kontrak dan pencairan.
Program rehabilitasi sawah juga mencatkan progres serupa, dari total volume yang direncanakan seluas 1.100 hektare, 861 hektare telah berkontrak dan 794 hektare di antaranya telah memasuki tahap pencairan anggaran.
“Bahkan di beberapa daerah seperti Kabupaten Solok, Kota Padang, Tanah Datar, dan Kota Pariaman, realisasi pencairan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi lahan sudah mencapai 100 persen,” ungkapnya.
Untuk mempercepat proses di lapangan, Pemprov Sumbar bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi terkait telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain:
* penyederhanaan proses koordinasi lintas sektor;
* percepatan verifikasi dan penetapan lokasi prioritas;
* optimalisasi penggunaan alat dan sumber daya di lapangan;
* serta penguatan pendampingan kepada kelompok tani dalam pelaksanaan kegiatan.
“Kami terus memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh tahapan berjalan lebih cepat tanpa mengabaikan aspek teknis di lapangan. Targetnya, seluruh bantuan tersalurkan sesegera mungkin sehingga lahan yang terdampak bisa kembali produktif,” tegasnya.
Ia memastikan, Pemprov Sumbar memiliki komitmen besar untuk menuntaskan seluruh proses rehabilitasi dalam waktu dekat, sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan daerah dan mendukung program nasional di sektor pertanian. (ADV/Rds)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
