“Momentum ini harus diperkuat melalui kebijakan insentif fiskal yang tepat. Kami tengah mengkaji instrumen perpajakan yang lebih kompetitif, termasuk relaksasi untuk merespons tekanan geopolitik,” tegas Gubernur Pramono.
Adapun inflasi Jakarta tercatat 3,37 persen (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48 persen. Jumlah penduduk miskin turun menjadi 439,12 ribu orang (4,03 persen), disertai penurunan rasio gini dari 0,441 menjadi 0,423.
“Partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 65,47 persen. Jumlah penduduk bekerja juga bertambah menjadi 5,18 juta orang atau naik 46,8 ribu. Ini perkembangan yang menggembirakan di awal tahun,” jelas Gubernur Pramono.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan I 2026 mencapai Rp8,74 triliun atau 15,16 persen dari target Rp57,67 triliun.
“Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi Rp7,64 triliun atau 87,45 persen dari total PAD triwulan I,” imbuhnya.
Kinerja penerimaan pajak pada triwulan I 2026 tercatat mencapai 101,09 persen atau Rp7,41 triliun, melampaui target Rp7,33 triliun.
Pemprov DKI Jakarta juga memberikan tax expenditure kepada wajib pajak sebesar Rp 864 miliar sebagai bentuk dukungan untuk meringankan beban pajak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menyatakan realisasi belanja daerah pada triwulan I 2026 mencapai 13,97 persen—tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan tujuh program prioritas dan 27 kegiatan utama sepanjang 2026.
“Kami harus menjaga arus kas tetap sehat. Percepatan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun sangat membantu. Jika tren ini terjaga, akan terbentuk kurva S: lambat di awal, akselerasi di tengah, dan stabil di akhir,” kata Michael. (OTN-Deman)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
