PADANG, OTONOMINEWS.ID- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan pentingnya penguatan tata kelola anggaran daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran dalam pemanfaatan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD), khususnya untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana.
Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Anggaran TKD antara Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Sumatera Barat, di Auditorium Gubernuran, Kamis (26/3/2026).
Gubernur menyampaikan, rakor ini memiliki peran strategis dalam menyamakan persepsi antar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam mengelola tambahan dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, forum ini juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2026.
“Rakor ini penting untuk memastikan tata kelola anggaran berjalan dengan baik, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pemulihan pascabencana,” ujarnya.
Ia berharap Tim Inspektorat Jenderal Kemendagri dapat memberikan arahan yang komprehensif sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana tersebut.
“Kami berharap mendapat arahan yang detail dari Tim Itjen Kemendagri, sehingga daerah memiliki pedoman yang jelas dalam pemanfaatan TKD,” tambahnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
