Menurutnya, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi lintas sektor dalam program “Mudik ke Jakarta”, termasuk dukungan dari sektor transportasi dan perhotelan.
“Sampai sebelum Lebaran, nilai transaksi program ini mencapai sekitar Rp 21 triliun. Kami berharap hingga 31 Maret dapat melampaui Rp 25 triliun,” ujarnya.
Gubernur Pramono menambahkan, sejumlah daerah juga berpartisipasi dalam program ini melalui skema promosi. Beberapa kota mencatat transaksi cukup besar, seperti Semarang sekitar Rp8 miliar dan Surabaya sekitar Rp6,2 miliar.
Pemprov DKI memastikan peningkatan mobilitas tersebut tetap diimbangi dengan pelayanan publik yang optimal. “Selama periode mudik hingga Lebaran, pelayanan publik berjalan baik dan tidak ada keluhan signifikan dari masyarakat,” tutur Gubernur Pramono.
Ia menegaskan, Pemprov DKI Jakarta tetap menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja sesuai arahan pemerintah pusat. Skema work from office (WFO) dan work from anywhere (WFA) masih diberlakukan dalam masa transisi pasca libur Idul Fitri.
“Pengaturan ini bertujuan menjaga keberlanjutan layanan publik agar tetap berjalan baik. Kami memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meski ada fleksibilitas kerja,” tuturnya.
Gubernur Pramono lebih lanjut menegaskan, Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin datang dan bekerja, dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing.
“Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi harus diimbangi kesiapan dan kapasitas untuk bekerja. Kami ingin setiap orang yang datang dapat berkontribusi positif,” pungkasnya. (OTN-Deman).
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
