Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Dr. Ir. Medrilzam menambahkan bahwa Sumbar diusulkan sebagai pilot project pengembangan satu data kebencanaan di Indonesia. Menurutnya, data terintegrasi dan valid sangat penting sebagai dasar kebijakan. Ia menyebut rehab rekon akan dimulai April 2026 setelah masa tanggap darurat dan transisi berakhir.
Pertemuan juga membahas revisi tata ruang berbasis peta zona rawan bencana, penguatan sektor pertanian dan UMKM pascabencana, serta pengembangan ekonomi berkelanjutan agar dampak sosial seperti peningkatan angka stunting dapat ditekan. Dengan sinergi pusat dan daerah, Sumbar diharapkan tampil sebagai provinsi tangguh, adaptif, dan berkelanjutan dalam menghadapi berbagai risiko. (Ridwan/ADV)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
