Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan bencana yang terjadi pada November tahun lalu telah menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak hanya terhadap infrastruktur tapi juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.
“Total nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana diperkirakan mencapai lebih dari Rp33 triliun, dengan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sekitar Rp22 triliun. Dampaknya juga terasa pada dunia kerja dan sumber penghidupan masyarakat,” jelas Mahyeldi.
Dari 19 kabupaten dan kota di Sumbar, sebanyak 16 daerah terdampak yang meliputi 313 nagari, 83 kecamatan, dan lebih dari 72 ribu kepala keluarga. Kondisi tersebut, menurut Mahyeldi, memerlukan intervensi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan ekonomi masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Sumatera Barat, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan ini bukan sekadar bantuan sosial, tetapi intervensi strategis untuk membuka kembali kesempatan kerja,” tegasnya.
Mahyeldi menilai program Padat Karya dan Tenaga Kerja Mandiri sangat relevan dalam mendorong kebangkitan ekonomi lokal, terlebih Sumbar memiliki lebih dari 700 ribu unit UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
“Pemulihan pascabencana bukan hanya membangun kembali yang rusak, tetapi menguatkan kembali ekonomi masyarakat. Dengan kolaborasi dan semangat gotong royong, insyaallah Sumatera Barat bisa bangkit dan menjadi lebih kuat,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi Sumbar berkomitmen mengawal pelaksanaan seluruh program bantuan tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota agar berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
