Diskusi terbatas ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, jajaran DPP Partai seperti Yuke Yurike, Ketua Megawati Institute Hilmar Farid, serta Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan.
Untuk membedah persoalan ini, PDIP menghadirkan sejumlah pakar lintas disiplin, di antaranya Yanuar Rizky (Moneter), Dr. Hendri Saparani (Lapangan Kerja), Awalil Rizky (Fiskal), Dr. Yustinus Prastowo (Perpajakan), Dr. Ester Sri Astuti (UMKM).
Said menegaskan, meskipun PDIP memosisikan diri sebagai partai penyeimbang, pihaknya memiliki moral obligation (kewajiban moral) untuk memberikan sumbangsih pemikiran atau ‘amaliah pikiran’ agar pemerintahan tetap berjalan baik hingga 2029.
“FGD ini bagian dari cara kami mendapatkan sinyal kondisi perekonomian mutakhir untuk memberikan masukan nyata bagi pemerintah, khususnya strategi keluar dari jebakan pertumbuhan 5 persen dan memperbaiki rasio pajak kita,” pungkasnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
