“Penanganannya harus segera. Jembatan rajang perlu dibangun kembali agar akses masyarakat kembali terbuka dan aktivitas ekonomi bisa pulih,” tegasnya.
Endarmy juga mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta berkomitmen memperjuangkan pembangunan jembatan tersebut melalui rapat-rapat resmi bersama pemerintah daerah.
Sementara itu, sejak jembatan putus, belum ada penangan jangka pendek untuk menunjang mobilitas warga, masyarakat pun berharap ada bantuan dari pihak-pihak terkait seperti TNI atau Polri dalam meringankan beban warga.
Sementara itu, perwakilan Lembaga Aksi Solidaritas Piaman Laweh (ASPILA), Azwar Anas, menyatakan pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat sejak jembatan tersebut roboh. Menurutnya, kondisi itu tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga membahayakan keselamatan, terutama bagi anak-anak dan lansia
Ia menegaskan, ASPILA mendorong pemerintah daerah dan pemerintah provinsi agar segera mengambil langkah konkret untuk membangun jembatan permanen yang layak dan aman bagi masyarakat.
“Kami berharap pembangunan jembatan ini menjadi prioritas. Ini bukan sekadar infrastruktur, tetapi menyangkut keselamatan, pendidikan anak-anak, dan keberlangsungan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Azwar Anas juga mengapresiasi langkah Anggota DPRD Sumbar Endarmy yang turun langsung ke lapangan dan berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat hingga terealisasi dalam program pembangunan daerah.(Rds)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
