PRESIDEN Prabowo Subianto memasuki masa awal pemerintahannya dengan agenda besar yang menuntut eksekusi cepat dan disiplin tinggi, terutama pada dua program prioritas: ketahanan pangan (khususnya swasembada beras dan jagung), serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam konteks ini, Presiden Prabowo dapat dikatakan berada dalam posisi yang relatif beruntung karena memiliki Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sosok yang mampu menerjemahkan visi politik presiden ke dalam kerja institusional yang konkret dan terukur.
Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi tampil semata-mata sebagai lembaga penegak hukum, tetapi sebagai aktor negara yang aktif dalam agenda pembangunan nasional.
Fakta di lapangan secara konsisten menunjukkan bagaimana Polri dilibatkan secara langsung dalam program ketahanan pangan, terutama melalui program penanaman jagung dan padi berskala nasional.
Keterlibatan Polri ini bukan simbolik, melainkan operasional. Mulai dari pembukaan lahan, pendampingan petani, hingga pengamanan proses produksi dan distribusi.
Model keterlibatan Polri dalam sektor pangan mencerminkan pendekatan kepemimpinan Kapolri yang adaptif terhadap kebutuhan pemerintahan. Ketahanan pangan dipahami bukan sekadar urusan pertanian, tetapi sebagai fondasi stabilitas nasional.
Dalam kerangka tersebut, Polri berfungsi sebagai pendongkrak kebijakan, memastikan program swasembada berjalan tanpa gangguan sosial, konflik lahan, maupun hambatan non-teknis di lapangan. Kehadiran institusi dengan struktur komando nasional dan jangkauan hingga ke desa menjadi aset strategis bagi Presiden Prabowo dalam mencapai target swasembada pangan.
Peran serupa juga terlihat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Di bawah koordinasi Kapolri, Polri terlibat aktif dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung pendistribusikan makanan bergizi di berbagai daerah.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jaringan dan kapasitas logistik Polri memungkinkan program ini dijalankan secara cepat, seragam, dan relatif teratur, sebuah tantangan besar bagi program dengan skala nasional dan mencakup jutaan penerima manfaat.
Keterlibatan Polri dalam MBG menegaskan bahwa program ini tidak dianggap sebagai proyek sektoral semata, melainkan sebagai kebijakan strategis negara. Dengan Polri berada di dalam rantai pelaksanaan, negara hadir secara langsung dalam menjamin ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
