JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Masyarakat Maluku yang tergabung dalam Jaringan Katong Basudara Melanesia Satu mendesak agar Presiden Prabowo segera memecat tiga menteri dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Tiga menteri yang diminta segera dipecat adalah Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti.
Warga Maluku menilai tiga menteri itu adalah sosok yang paling bertanggungjawab atas gagalnya Abdul Muthalib (AM) Sangadji sebagai Pahlawan Nasional.
Mengabaikan kepahlawanan AM Sangadji sama artinya menghina dan mendiskriminasikan masyarakat Maluku sebagai bagian dari NKRI.
“Kami masyarakat Maluku merasa terhina dan didiskriminasikan, karena tokoh Abdul Muthalib Sangadji tidak diakui pemerintah sebagai Pahlawan Nasional. Padahal jejak rekam kepahlawanan beliau sangat nyata dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia,” kata Koordinator Nasional Katong Basudara Melanesia Satu, Sandri Rumanama, Kamis (13/11/2205).
Katong Basudara Melanesia Satu memang sangat gencar meminta pemerintah segera memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh asal Maluku, AM Sangadji.
Mereka menilai, perjuangan Sangadji dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia telah lama diabaikan negara, meski jasanya besar bagi republik ini.
Koordinator Nasional Katong Basudara Melanesia Satu, Sandri Rumanama, mengatakan perjuangan untuk mengusulkan AM Sangadji sebagai Pahlawan Nasional telah dilakukan sejak tahun 2020. Namun, hingga kini upaya itu belum mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah.
“Kami merasa pahlawan dari timur seperti dikriminalisasi sejarahnya. Abdul Muthalib Sangadji ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, bahkan diasingkan ke beberapa daerah seperti Sumatera dan akhirnya dimakamkan di Yogyakarta. Tapi jasanya seakan diabaikan,” ujar Sandri.
AM Sangadji adalah tokoh perintis kemerdekaan asal Pulau Haruku, Maluku Tengah, yang dikenal dengan julukan “Jago Tua”. Lahir pada 3 Juni 1889, ia semula berprofesi sebagai panitera pengadilan sebelum memutuskan untuk aktif dalam pergerakan nasional.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
