SIMALUNGUN, OTONOMINEWS.ID – Bupati LSM LIRA Simalungun, Hotman P. Simbolon menyatakan kritik dan menolak keras terhadap perpanjangan/pembaruan HGU Perusahan perkebunan karet PT. BSRE Dolok Merangir, Simalungun, Sumatera Utara.
Hotman sudah sejak 2023 menyuarakan penolakan terhadap perpanjangan HGU PT BSRE, di mana perusahaan tersebut sebenarnya sudah habis masa berlaku HGU-nya sejak 2022.
Bahkan, Hotman beberapa kali melakukan unjuk rasa bersama masyarakat, mendesak agar Gubernur Sumut, Kanwil BPN Sumut, DPRD Sumut, Bupati Simalungun, serta DPRD Simalungun, semuanya jangan sekali-kali memperpanjang HGU PT BSRE.
Hotman yang sering terjun ke lapangan menjelaskan, PT BSRE Dolok Merangir diduga kuat kuat tidak menjalankan kewajiban kebun masyarakat (plasma) dan diduga mengelola lahan di luar HGU.
Sayangnya, pihak Kementerian ATR / BPN tidak pernah turun untuk mengecek dan mengevaluasi informasi masyarakat sebagaimana disampaikan LSM LIRA Kabupaten Simalungun.
Apalagi ada surat informasi publik yang menyatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan dari PT BSRE, karena selama berakhir HGU tahun 2022 tidak pernah dikenakan pajak.
Sayangnya, hingga saat ini Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan keterangan atas informasi publik yang disoroti LSM LIRA Kabupaten Simalungun tersebut. Padahal kejadian ini merugikan rakyat dan jelas menyalahi aturan bernegara yang dijalankan berdasarkan undang-undang.
Perpanjangan/Pembaruan HGU PT BRSE Rawan Konflik
Bupati LSM LIRA Simalungun, Hotman Petrus Simbolon, mengaku heran dan tak terima atas perpanjangan/pembaruan HGU PT. Bridgestone Sumatra Rubber Estate (BSRE) yang diduga dipaksakan oleh kelompok besar yang disebut “dewa”
Hotman menjelaskan, perpanjangan atau pembaruan HGU PT BSRE di wilayah Simalungun sangat kental dengan masalah dan rawan konflik.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
