Musfi mengimbau seluruh PPID utama di Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, terutama dalam pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP) yang menjadi acuan penting dalam evaluasi keterbukaan informasi.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas visitasi tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang berkomitmen memperkuat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. “Program Padang Amanah bukan hanya slogan. Kami ingin keterbukaan informasi menjadi praktik nyata hingga ke seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.
Dalam rangkaian visitasi, Tim KI Sumbar juga meninjau Padang Command Center (PCC) untuk melihat layanan digital seperti aplikasi “Lapor Padang”, “Padang Mobile”, dan sistem pengaduan lainnya yang mendukung transparansi dan pelayanan publik berbasis teknologi.
Pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2025, tiga daerah yang menempati posisi teratas adalah Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok Selatan.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
