“Visi pembangunan harus satu arah. Tanpa koordinasi yang kuat, kebijakan mudah tumpang tindih dan tidak efektif,” tambahnya.
Peringatkan soal Menyempitnya Ruang Demokrasi
Dalam bagian lain, Edward menilai ruang kebebasan berpendapat di Indonesia mulai menyempit. Kritik publik kerap dianggap ancaman, padahal menjadi bagian penting dari sistem demokrasi.
“Kritik itu vitamin bagi demokrasi, bukan racun. Pemerintah harus membuka ruang dialog, bukan menutupnya,” ujarnya menekankan.
Dorong Pemerintah Kembali pada Rasionalitas Publik
Edward menutup dengan seruan agar pemerintah menjaga keseimbangan antara kebijakan populis dan rasionalitas publik. Ia menilai, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu mengelola kritik dan membangun partisipasi rakyat, bukan sekadar mencari tepuk tangan sesaat.
“Kebijakan publik harus berbasis data dan manfaat, bukan sekadar popularitas. Indonesia tidak boleh kehilangan rasionalitas di tengah hiruk-pikuk politik,” tutupnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
