Selain itu, Mahyeldi menyoroti pengelolaan kebun kelapa sawit seluas 11 ribu hektare yang belum memiliki izin. Pemprov Sumbar sedang berupaya bekerja sama dengan PT Agrinas Palma Nusantara untuk mengelola lahan tersebut agar dapat meningkatkan produksi minyak kelapa sawit, baik melalui BUMD maupun koperasi.
Pemerintah Provinsi juga serius mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata yang dinilai paling potensial untuk menggerakkan perekonomian daerah. Peran serta dunia usaha melalui program TJSL dinilai penting dalam memperkuat sinergi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua TJSLBU Sumbar, Gusti Chandra, dalam sambutannya menegaskan komitmen forum untuk menjadi wadah kolaborasi antar badan usaha, pemerintah, dan masyarakat. Program jangka pendek TJSLBU difokuskan pada solusi cepat terhadap kebutuhan mendesak, seperti penanganan kemiskinan ekstrem. Sedangkan program jangka panjang diarahkan untuk memperkuat daya saing daerah, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan manfaat bersama.
“Rapat kerja ini menjadi momentum strategis untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi capaian program, serta merumuskan langkah konkret ke depan. TJSLBU harus mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan bagi semua pihak,” tegas Gusti Chandra.
Dengan sinergi dan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan program TJSL di Sumatera Barat dapat memberikan dampak nyata terhadap pembangunan sosial dan ekonomi daerah.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
