JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Isu pergantian Kapolri kembali beredar luas di ruang publik. Media ramai memberitakan kabar adanya surat presiden ke DPR terkait calon pengganti Kapolri. Sementara pimpinan DPR dan Komisi III justru menegaskan belum menerima dokumen apa pun.
Perbedaan informasi ini menimbulkan spekulasi liar, yang jika tidak segera diluruskan, akan merugikan stabilitas politik dan kepercayaan publik terhadap negara.
“Istana jangan diam ini war post truth, bisa menjadi ancaman serius stabilitas negara”. Papar Sandri Rumanama (Direktur Haidar Alwi Institut)
Ia menejelaskan Kapolri adalah pucuk pimpinan institusi keamanan dan potret penegakan hukum yang menjaga stabilitas nasional. Setiap isu mengenai posisinya selalu berdampak besar, baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah.
“Isu pergantian pucuk pimpinan di Korps Bhayangkara harus ditanggapi serius karena ini memberikan dampak besar baik pada psikologi politik, moral aparat, maupun legitimasi pemerintah,” ungkapnya.
Diamnya Istana hanya akan memperkuat anggapan bahwa rumor tersebut benar. Publik bisa menilai Presiden gamang, atau bahkan tertekan oleh kepentingan politik tertentu.
“Sangat fatal jika Istana membisu publik akan berspekulasi dan menilai Presiden tersandra oleh kepentingan politik tertentu,” papar Sandri.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
