Pada Program Prioritas Nasional, Kemendagri menitikberatkan pada penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan APBD dan BUMD, hingga penataan kelembagaan PKK dan Posyandu.
Sementara itu, rencana kerja yang masuk kategori belanja wajib meliputi kebutuhan praja IPDN, seleksi penerimaan calon praja, seleksi anggota penyelenggara Pemilu, serta belanja operasional dan pemeliharaan kantor.
Tomsi menambahkan, masing-masing unit eselon I Kemendagri juga menyusun program kerja spesifik. Misalnya, IPDN menargetkan sekitar 100 lulusannya setiap tahun dapat meraih beasiswa LPDP guna meningkatkan kualitas dan daya saing internasional.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda ini turut dihadiri sejumlah wakil ketua komisi, serta perwakilan dari BNPP, ATR/BPN, dan DKPP.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
