JAKARTA, OTONOMINEWS.ID – Sekretaris DPD Posko Relawan Rakyat (Posraya) Sumatera Utara (Sumut) Matiur Saragi meminta para elit dan para buzzer untuk berhenti membuat kegaduhan dan gimik politik di tengah kondisi rakyat yang sedang susah.
Matiur mengatakan, rakyat sudah muak dengan gimik politik yang tiada henti. Termasuk soal Ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi yang sengaja diangkat untuk menimbulkan kegaduhan.
“Padahal isu ijazah ini tidak ngaruh dengan kondisi masyarakat. Tapi sengaja digoreng untuk mengkriminalisasi Pak Jokowi. Makanya saya minta stop!” kata Matiur.
Matiur mengingatkan, yang dibutuhkan rakyat adalah solusi atas persoalan sehari-hari, seperti masalah pemenuhan kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, hingga masalah keamanan.
“Rasanya miris banget melihat kegaduhan politik di negeri ini yang tidak selesai-selesai. Rakyat sudah muak,” kata Matiur dalam diskusi Posraya di Jalan Muwardi 3, Grogol, Jakarta Barat pada 7 Agustus 2025.
Matiur Saragi menyebut gimik politik dan framing isu muncul bertubi-tubi dan menjejali pikiran rakyat. Mulai dari kasus pagar laut, tambang Raja Ampat, kasus judi online, hingga masalah ijazah presiden ke-7 RI Jokowi.
Semua isu tersebut terus digoreng tanpa ada ujungnya, sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto. Padahal tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
Gimik politik dan farming isu tersebut, lanjut Matiur, membuat penanganan kasus-kasus besar yang benar-benar merugikan negara dan menyengsarakan rakyat terabaikan.
“Gimik politik dan framing isu digoreng terus, tapi kasus yang benar-benar merugikan negara dan menyengsarakan rakyat tidak diungkap. Ini kan membuat kita semua muak dan rakyat semakin gelisah,” tandas Matiur.
Ia menegaskan, saat ini banyak yang abai terhadap kondisi real masyarakat kecil yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rakyat sangat sulit mendapat penghasilan, sementara pengeluaran belanja harian semakin mahal.
Karena itu, Matiur meminta agar para pemangku kebijakan, kalangan elit, serta pemain politik dan buzer untuk melihat realita rakyat kecil.
Lihatlah kondisi rakyat miskin kota, buruh tani, buruh perkebunan, buruh pabrik, para nelayan kecil, kaum marginal, pedagang bakso keliling, pedagang es, dan pelaku UMKM yang mencari penghasilan Rp20 ribu sehari pun harus susah payang, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat.
“Yang mereka (rakyat kecil) butuhkan saat ini adalah kejelasan nasib. Bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Tapi kenapa yang dilakukan malah pengenaan pajak hampir di seluruh aspek kehidupan,” tandas Matiur.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
