“Salah satu contohnya adalah menu telur balado. Kalau menu untuk anak-anak ada unsur pedasnya, apakah ini sudah tepat?” tanya Nunik.
“Kita harus evaluasi lagi. Karena cita rasa pedas bisa mempengaruhi nafsu makan anak-anak, bahkan berisiko mengganggu pencernaan,” tambah dia.
Temuan ini memunculkan kekhawatiran bahwa ada celah koordinasi antara perencanaan pusat dan pelaksanaan daerah.
Ia menilai, penting untuk memastikan bahwa instruksi teknis benar-benar diterima, dipahami, dan dilaksanakan oleh pengelola dapur di setiap daerah.
Lebih lanjut, Ninik menegaskan bahwa DPR RI memiliki peran untuk memastikan anggaran yang digelontorkan negara digunakan secara efektif.
“Kalau yang tertulis di laporan berbeda dengan yang terjadi di lapangan, ini bukan sekadar masalah teknis. Ini menyangkut akuntabilitas,” tegasnya.
Ia berharap BGN segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memperbaiki alur koordinasi, agar perencanaan gizi nasional tidak hanya indah di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi dengan baik di lapangan.
“Gizi yang tepat sasaran adalah kunci untuk membangun generasi emas Indonesia. Kalau salah sasaran, dampaknya akan panjang,” pungkasnya.[zul]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
