“Kalau cuma memberitakan atau mengedukasi masyarakat soal cek kesehatan gratis, itu cukup dilakukan oleh jajaran teknis. Tidak perlu sampai menterinya turun tangan. Apalagi ini bukan kebijakan dari kementeriannya sendiri,” tambahnya.
Ia menilai, keterlibatan tersebut justru menimbulkan kesan seolah-olah KomDigi sedang mencari panggung dan mendompleng kebijakan yang bukan wewenangnya.
“Ini overlapping kewenangan. Atau bisa dibilang, menterinya ingin terlihat dekat dengan Presiden Prabowo, padahal itu bukan tugas utamanya,” pungkasnya.
Publik pun kini mendesak agar KomDigi mengalihkan fokus ke persoalan yang lebih urgen dalam ruang digital, terutama yang menyangkut perlindungan masyarakat dari dampak negatif dunia maya yang semakin masif.[zul]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
