Ditjen Bangda juga mendorong pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) di seluruh pemerintah daerah, sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang terbit pada 11 Juni 2025. Kemendagri melalui Ditjen Bangda akan terus memberikan fasilitasi teknis dan kelembagaan, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan dan dukungan terhadap revisi regulasi yang relevan.
“Transformasi digital bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal tata kelola daerah yang adaptif. Kami mengajak daerah untuk menjadikan isu konektivitas dan keamanan siber sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka menengah mereka,” ujar Suprayitno, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (28/6/2025).
Dengan memperkuat peran pembinaan dan fasilitasi kepada daerah, Kemendagri berharap tercipta sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan Indonesia tanpa blankspot—yang aman, inklusif, dan berdaya saing di era digital.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
