Perhitungan SPM Award didasarkan pada enam indikator, yaitu: indeks penerapan SPM, alokasi anggaran, tahapan penerapan, keberadaan SK Tim SPM, rencana aksi penerapan, dan kepatuhan dalam pelaporan (laporan triwulanan dan tahunan).
Adapun penerapan SPM mencakup enam urusan pemerintahan terkait layanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, ketentraman dan ketertiban umum, termasuk bencana dan kebakaran, serta sosial.
Untuk diketahui, tim penerapan SPM Provinsi DKI Jakarta diketuai oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 802 Tahun 2024, sebagai amanat dari Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM.
Sekda Marullah menegaskan, Pemprov DKI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dasar sebagai hak dasar setiap warga. Penerapan SPM tidak hanya sebatas kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari misi pemerintah daerah untuk menghadirkan negara di tengah masyarakat.
“Dengan adanya penghargaan ini, kami semakin termotivasi untuk menjaga konsistensi kinerja dan memastikan setiap warga mendapatkan layanan dasar secara adil dan merata,” jelas Sekda Marullah.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
