“Bagi warung kecil, arus kas harian adalah urat nadi. Jika terganggu, maka keberlanjutan usaha mereka ikut terancam,” jelas Anwar.
Kedua, masyarakat umum, terutama pekerja harian dan pelajar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, menghadapi kesulitan mobilitas.
Transportasi publik yang belum terintegrasi secara sempurna membuat ojek online masih menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan.
“Ketiga, sektor logistik skala kecil seperti pengiriman barang dan dokumen mendesak lewat GoSend dan GrabExpress juga terganggu. Banyak usaha mikro dan individu yang menggantungkan aktivitas usahanya pada layanan ini,” tutur Anwar.
Keempat, aksi ini menciptakan risiko reputasi serius bagi perusahaan platform digital.
“Mereka menggantungkan keberlanjutan bisnis pada jaringan pengemudi yang luas. Tapi ketika mitra merasa tidak dihargai, tidak dilindungi, dan tidak diberi kejelasan soal algoritma penghasilan, maka keberlanjutan model bisnis itu sendiri terancam,” lanjut Anwar.
Aksi mogok ini menjadi refleksi dari ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan platform digital besar dan para mitra pengemudi yang faktanya bekerja seperti karyawan tetap, namun tanpa perlindungan hukum layaknya pekerja formal.
“Tanpa regulasi yang adil dan berpihak, digitalisasi hanya akan menjadi kelanjutan dari eksploitasi ekonomi lama dengan wajah baru. Negara tidak boleh diam melihat jutaan pengemudi dibiarkan tanpa kepastian dan perlindungan,” tutup Anwar.[zul]
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
