Salah satu contoh nyata kebijakan populis yang perlu dikalibrasi ulang adalah program makan bergizi gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto dalam masa kampanye.
Meski secara niat program ini tampak mulia, namun dalam praktiknya, program ini berpotensi menjadi beban fiskal yang luar biasa besar bagi anggaran negara.
Proyeksi awal menyebutkan bahwa program ini akan menyedot lebih dari seratus triliun rupiah per tahun, sebuah angka yang dapat mengganggu postur APBN secara keseluruhan, apalagi jika tidak disertai dengan penguatan penerimaan negara.
R. Haidar Alwi menegaskan bahwa kebijakan semacam ini harus diputuskan bukan berdasarkan sentimen elektoral semata, melainkan berdasarkan kajian kebutuhan dan kemampuan negara secara objektif.
Dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil, dengan ancaman fluktuasi harga pangan, energi, serta perlambatan ekspor-impor, program yang bersifat pengeluaran besar tanpa hasil jangka panjang yang terukur harus dikaji ulang secara rasional.
“Apabila negara memaksakan menjalankan program hanya karena janji politik, tanpa dasar kemampuan anggaran dan efisiensi manfaat, maka yang dikorbankan bukan hanya stabilitas fiskal, tapi juga kepercayaan investor dan kualitas belanja negara secara keseluruhan,” ujar Haidar Alwi.
Program makan bergizi gratis bisa ditunda pelaksanaannya, dialihkan menjadi proyek pilot di beberapa daerah tertentu untuk pengujian efektivitas, atau bahkan diganti dengan kebijakan penguatan gizi berbasis keluarga miskin secara terarah lewat program subsidi langsung pangan.
Anggaran yang semula dialokasikan untuk membiayai program tersebut dapat dialihkan ke sektor yang lebih strategis, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, digitalisasi layanan pendidikan dan kesehatan, atau penguatan cadangan energi nasional yang saat ini jauh dari aman.
Dengan pendekatan policy recalibration ini, Indonesia tidak hanya akan menghindari jebakan populisme fiskal, tetapi juga menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi—bahwa sebuah janji kampanye pun tetap harus tunduk pada prinsip akuntabilitas kebijakan dan kemampuan negara yang riil.
Haidar Alwi mengingatkan bahwa kekuatan sebuah pemerintahan bukan terletak pada keberanian menepati janji, tapi pada kebijaksanaan menyesuaikannya dengan realitas—karena janji yang tidak relevan bisa berubah menjadi jebakan yang memukul balik rakyat itu sendiri.
Kedua, Indonesia harus memperdalam keterlibatan dalam ekonomi jejaring multipolar. Menurut Haidar Alwi, aliansi ekonomi seperti ASEAN, BRICS, dan Kemitraan Strategis Selatan bisa menjadi saluran diversifikasi pasar, penguatan teknologi, dan pengamanan rantai pasok.
“Jangan bergantung pada satu pasar ekspor atau satu kekuatan besar. Tanam akar di banyak tanah,” tegasnya.
Ketiga, dibutuhkan pendekatan asymmetric economic diplomacy, yaitu strategi diplomasi ekonomi yang tidak mengandalkan kekuatan pasar semata, tapi memanfaatkan keunggulan struktural seperti stabilitas politik, bonus demografi, dan sumber daya alam strategis untuk menekan mitra dagang agar berlaku adil.
Keempat, Haidar Alwi menyarankan penguatan sistem pengawasan fiskal dan moneter yang bersifat antisipatif, bukan reaktif. Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tanggap Ekonomi Global yang melibatkan ahli lintas sektor untuk memantau dan merespons gejolak ekonomi internasional secara cepat, terutama yang berdampak pada harga pangan, energi, dan komoditas utama.
Janji Politik Harus Didasarkan pada Ilmu, Bukan Sekadar Slogan
Haidar Alwi mengingatkan, ekonomi Indonesia harus dibangun di atas fondasi kejujuran politik dan akurasi ilmu pengetahuan. Dunia saat ini bergerak dalam lanskap adaptive complexity realitas di mana kebijakan tunggal bisa memiliki dampak berganda yang tidak terduga.
Oleh karena itu, hanya pemimpin dengan visi sistemik dan pemahaman makro yang dalam yang bisa menavigasi Indonesia menuju kemandirian sejati dalam keterhubungan global.
Dalam pandangan Haidar Alwi, masa depan Indonesia tidak bisa digantungkan pada satu kutub kekuatan global.
Ia harus dirancang sebagai ekosistem mandiri yang mampu bertahan dalam badai geopolitik, namun tetap lentur dalam bersinergi. Karena kekuatan sejati bukan pada mereka yang memukul dunia, tapi pada mereka yang mampu menari bersamanya tanpa kehilangan arah.
Haidar Alwi menekankan bahwa janji kampanye dalam demokrasi bukanlah sekadar alat untuk meraih dukungan, melainkan kontrak kebijakan yang memiliki konsekuensi luas.
“Kita tidak bisa lagi menilai pemimpin dari betapa keras ia bersuara di panggung, tapi seberapa cermat ia mengukur efek dari setiap kata yang diucapkan,” pungkas Haidar Alwi.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
