Mahyeldi menegaskan bahwa visinya adalah menjadikan Sumbar sebagai provinsi madani yang maju dan berkeadilan. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak mudah, ia optimis visi tersebut dapat terwujud dengan dukungan dari seluruh pihak terkait, seperti DPRD, Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, serta organisasi masyarakat. Untuk merealisasikan visi tersebut, ia telah menyusun delapan misi utama yang akan menjadi pedoman dalam perencanaan program pembangunan di Sumbar selama lima tahun ke depan.
Delapan misi yang diusung Mahyeldi meliputi Gerak Cepat Sumbar Unggul, Gerak Cepat Sumbar Sejahtera, Gerak Cepat Sumbar Berdaya, Gerak Cepat Sumbar Maju, Gerak Cepat Sumbar Kuat, Gerak Cepat Sumbar Harmonis, Gerak Cepat Sumbar Kreatif, dan Gerak Cepat Sumbar Responsif. Salah satu langkah utama yang akan dilakukan untuk mewujudkan percepatan pembangunan tersebut adalah digitalisasi layanan pemerintahan. Menurutnya, digitalisasi ini akan mempercepat birokrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.
Selain itu, Mahyeldi juga menyoroti program prioritas dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Fokus utama dari program ini adalah harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur strategis, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan implementasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Ia menargetkan sebanyak 12 program dapat dijalankan dan menunjukkan perkembangan positif dalam 100 hari ke depan.
Menanggapi pidato tersebut, Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menyatakan bahwa DPRD siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Sumbar. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap berbagai kebijakan yang bertujuan untuk kemajuan daerah. Pidato perdana Gubernur Mahyeldi ini menjadi awal dari perjalanan lima tahun kepemimpinannya, dengan menekankan percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Sumbar.(Adv/Rds)
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
