JAKARTA.OTONOMINEWS.ID – Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dengan memperkuat peran kader hingga tingkat desa.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Kamis (20/2), revitalisasi kader menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat jejaring dan standar layanan di Puskesmas, Posyandu, Labkesmas, serta kunjungan rumah.
Dalam Rapat Pembahasan Revitalisasi Kader yang berlangsung di Kantor Kemenkes, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar berbagai program kader dari kementerian dan lembaga dapat terintegrasi dengan lebih efektif.
“Setiap kementerian dan lembaga sudah memiliki program kader masing-masing. Namun, menurut saya, Posyandu bisa menjadi pusat utama untuk mengintegrasikan berbagai program. Sebagian besar program sosial di daerah dikelola oleh PKK, yang dipimpin oleh istri pejabat daerah dan berada di bawah naungan Menteri Dalam Negeri,” kata Veronica Tan dalam rapat tersebut.
Rapat yang berlangsung pada Selasa, (18/02/2025) dipimpin oleh Wamenkes dan dihadiri oleh Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Wakil Menteri BKKBN, Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, serta Direktur SUPD III Ditjen Bangda Kemendagri.
Wakil Menteri Desa PDT, Ahmad Riza Patria menambahkan bahwa, sinergi antar-kementerian dan lembaga perlu diperkuat, termasuk dengan melibatkan perguruan tinggi dalam program desa binaan.
Ia juga mengusulkan agar pejabat kementerian, lembaga, serta BUMN dan BUMD memiliki desa binaan guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di tingkat desa.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri optimistis dapat memajukan desa melalui penguatan kelembagaan sesuai dengan Permendagri 18/2018. Saat ini, terdapat 304.255 Posyandu di seluruh Indonesia dengan total 1.401.564 kader.
