Angkutan umum yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Provinsi Jawa Tengah, sebagian anak harus putus sekolah lantaran angkutan umum sudah tidak tersedia di daerahnya. Angka putus sekolah meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.
Rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi. Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi Pemerintah diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan.
Di Indonesia ada 552 pemerintah daerah (38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota). Jika sekarang baru 14 kota dibenahi, kapan akan terwujud angkutan umum di seluruh pemda dibenahi?
Kewajiban pemerintah daerah yang akan mendapat bantuan Program BTS, seperti (1) bersedia membuat kebijakan _push and pull strategy_, (2) bersedia menyediakan prasarana halte atau _bus stop_ dan rambu atau marka yang dibutuhkan, (3) mempunyai Rencana Induk Transportasi (RIT) dan Rencana Umum Jaringan Transportasi (RUJT), (4) memiliki regulasi terkait penyelenggaraan angkutan umum, (5) memahami akan stimulan yang harus dilanjutkan untuk _handover_, (60 melakukan edukasi dan sosialisasi kepada _stakeholder_ daerah, (7) mendapat dukungan dan persetujuan DPRD, (8) mendapat dukungan Organda, (9) program masuk dalam RPJMD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja (Tedy Murtedjo, 2025).
*Pengendali inflasi*
Keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi. Maka dari itu, daerah yang tidak memiliki angkutan umum, tingkat inflasinya tinggi.
Di Kota Palembang program Angkot _Feeder_ Musi Emas masuk dalam pengendalian inflasi dan kemiskinan ekstrem, karena dengan ongkos gratis maka masyarakat sangat terbantu dalam beraktivitas setiap hari (Dishub Palembang, 2025)
Bus angkutan perintis di Kab. Kutai Kartanegara ada satu trayek dari Samarinda -Kembang Janggut Kabupaten Kukar dibuatkan SK Bupati Kab. Kutai Kartanegara untuk memperpanjang operasi dari Kembang Janggut – Tabang yang diberikan subsidi dengan bus yang sama sebesar Rp 140 juta per tahun dan sudah berjalan 4 tahun. Operasional bus tersebut salah satu upaya Pemkab. Kutai Kartanegara untuk pengendalian inflasi daerah, sehingga setiap tahun menyediakan anggaran. (Dinas Perhubungan Kutai Kartanegara, 2025).
Jangan kurangi anggaran subsidi angkutan umum, jika perlu ditambah supaya tujuan mewujudkan Indonesia Emas 204j5 bukan hanya mimpi namun akan menjadi kenyataan.
*Djoko Setijowarno*, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
