Dia pun mengulas pidato politik Megawati saat peringatan HUT ke-52 PDIP pada 10 Januari 2025 lalu, dimana Megawati mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pelurusan sejarah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap Proklamator dan Bapak Bangsa, Bung Karno. Megawati menyebut kejadian itu sebagai momentum rekonsiliasi nasional sebagai suatu bangsa, untuk saling bekerjasama di dalam posisi politik masing-masing.
“Termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri,” jelas dia.
“Apakah berarti PDIP tidak menjadi oposisi“ kembali tanya wartawan.
Hasto menjawab bahwa dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia, tidak dikenal istilahnya oposisi. Dalam praktiknya, PDIP memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk hal-hal terkait dengan pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan, mengatasi gizi buruk. Lalu bagaimana membangun industrialisasi yang berbasis sumber daya nasional, sekalian mengembangkan riset serta inovasi nasional.
“Termasuk membangun kepemimpinan anak-anak muda, ini harus kita lakukan sebagai anak bangsa,” kata Hasto.
“Hanya saja, PDI Perjuangan mencatat bahwa, di dalam awal pemerintahan dari Presiden Prabowo kita melihat ada berbagai hal sebagai akibat beban masa lalu, yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kemiskinan, bagaimana keterbatasan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, bagaimana persoalan geopolitik global, persoalan global warming yang juga ikut mempengaruhi situasional perekonomian kita.”
“Apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya, tidak terlepas dari kondisi dalam negeri kita, dampaknya, perekonomiannya, karena ini juga menimbulkan suatu ekspektasi pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun akibat pertarungan geopolitik global. Hal ini harus disikapi secara bersama-sama dari seluruh anak bangsa,” pungkasnya.
Ikuti terus update berita Otonominews di Feed
